Opini

Oleh : Ketua Divisi Perencanaan, Data & Informasi, Asep Wawan

Kualitas demokrasi sering dipahami melalui hasil yang tampak di hari pemungutan suara: antusiasme pemilih datang ke TPS, proses pemungutan yang tertib, atau sorotan media terhadap dinamika kontestasi. Namun jauh sebelum tinta pemilu tercelup di jari, fondasi demokrasi telah dibangun dalam kerja panjang dan berkelanjutan: memastikan warganegara yang memenuhi syarat benar-benar tercatat dalam daftar pemilih. Inilah latar kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), salah satu kebijakan publik paling strategis dalam penyelenggaraan pemilu modern di Indonesia.

PDPB hadir bukan hanya sebagai respon terhadap kebutuhan teknis daftar pemilih, tetapi sebagai wujud komitmen negara dalam menjamin hak politik setiap warga. UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan kewajiban pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, sedangkan PKPU No. 1 Tahun 2025 memberikan instrumen kebijakan yang lebih terstruktur bagi proses pemutakhiran sepanjang tahun. Implementasi PDPB tidak hanya berkaitan dengan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, tetapi juga menjadi strategi layanan publik untuk memastikan bahwa warga negara memiliki akses yang setara terhadap hak pilihnya.

Dalam perspektif kebijakan pemerintahan, PDPB dapat dipahami sebagai kebijakan continuous service, layanan publik yang tidak berhenti pada siklus elektoral, melainkan berjalan setara dengan dinamika demografis masyarakat. Perubahan status kependudukan, mobilitas penduduk, pernikahan, perceraian, pindah domisili, hingga kematian, adalah proses yang terus berlangsung. Jika daftar pemilih hanya diperbarui menjelang pemilu, daftar tersebut akan selalu tertinggal satu langkah dibanding perkembangan nyata. Dengan PDPB, negara berusaha mengejar kedinamisan itu melalui kerangka kebijakan yang berkelanjutan.

PDPB sebagai kebijakan berbasis keberlanjutan

Dalam teori kebijakan publik, keberlanjutan (policy sustainability) merupakan salah satu indikator penting: sebuah kebijakan dikatakan berkelanjutan ketika ia memiliki continuity, adaptability, dan institutional support yang memadai sepanjang waktu. PDPB memenuhi karakter keberlanjutan tersebut melalui tiga aspek utama.

Pertama, keberlanjutan waktu. Pemutakhiran yang dilaksanakan secara berkesinambungan memudahkan proses penyempurnaan data sebelum tahapan pemilu dimulai. Alih-alih memulai dari nol, daftar pemilih untuk pemilu berikutnya dibentuk dari basis yang sudah diperbarui secara rutin.

Kedua, keberlanjutan koordinasi kelembagaan. Pelaksanaan PDPB sepanjang tahun memberi ruang bagi kolaborasi antar aktor: KPU sebagai pelaksana teknis, Disdukcapil sebagai sumber utama data kependudukan, pemerintah daerah sebagai penggerak pelayanan publik, serta masyarakat sebagai sumber informasi pertama atas peristiwa kependudukan. Di tingkat ini, PDPB mendorong terbentuknya policy network yang konsisten, sebuah jejaring kebijakan yang tidak hanya bekerja ketika tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga dalam keseharian administrasi pemerintahan.

Ketiga, keberlanjutan pembelajaran kelembagaan (institutional learning). Pelaksanaan yang rutin memberi peluang bagi peningkatan kapasitas administratif, inovasi teknis, serta evaluasi berkelanjutan. Melalui siklus rapat pleno terbuka, dokumentasi proses, serta pelaporan berkala, kebijakan ini menyediakan ruang belajar untuk memperbaiki proses pemutakhiran dalam jangka panjang.

PDPB sebagai kebijakan pelayanan publik

Dalam perspektif public policy, PDPB tidak semata-mata kebijakan teknis, tetapi juga layanan publik dalam arti luas. Jika kartu identitas, administrasi kependudukan, dan layanan kesehatan adalah layanan yang menjamin identitas dan kesejahteraan warga, maka daftar pemilih adalah layanan publik yang menjamin akses warga terhadap hak politiknya. Di sinilah PDPB mengambil posisi penting: menghubungkan administrasi kependudukan dengan akses warga terhadap proses demokrasi.

Melalui kacamata layanan publik, kualitas kebijakan dapat diukur melalui tiga indikator: responsiveness, accessibility, dan certainty. PDPB berupaya memenuhi ketiganya. Responsif, karena data diperbarui mengikuti dinamika penduduk. Aksesibel, karena masyarakat dapat menyampaikan laporan perubahan data melalui berbagai kanal yang disediakan. Serta memiliki kepastian, karena pemilih yang memenuhi syarat memperoleh keyakinan bahwa hak politiknya tidak hilang akibat perubahan status kependudukan.

Selain itu, keberadaan mekanisme rapat pleno terbuka memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, sekaligus menjaga transparency dan accountability dalam proses. Tanpa transparansi, kebijakan bisa kehilangan legitimasi; tanpa akuntabilitas, kebijakan kehilangan dasar kepercayaannya.

Implementasi sebagai fase penentu kebijakan

Dalam kajian kebijakan publik, implementasi sering dipahami sebagai fase paling menentukan. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan yang mengaturnya, tetapi oleh proses yang membuat aturan tersebut bermakna dalam kenyataan. PDPB termasuk kebijakan yang mengandalkan implementasi jangka panjang. Karena itu, proses pelaksanaan perlu diposisikan sebagai fase pembelajaran, bukan sekadar pelaksanaan administratif.

Dalam konteks ini, PKPU No. 1 Tahun 2025 memberi arah yang lebih eksplisit terkait prinsip pemutakhiran: komprehensif, inklusif, akuntabel, akurat, mutakhir, dan partisipatif. Prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar daftar normatif, tetapi menjadi nilai panduan yang membuka ruang pelaksanaan kebijakan yang terus disempurnakan. Pelaksanaan PDPB di daerah yang berjalan dalam ruang sosial dan geografis yang beragam, menjadi sumber pembelajaran kolektif bagi kelembagaan pemilu, bukan sekadar penerapan yang kaku.

Kebijakan yang berkelanjutan juga membutuhkan dukungan kapasitas, di sinilah pentingnya capacity building dalam lingkup penyelenggara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Semakin tinggi kapasitas pelaksana di daerah, semakin kuat pula pondasi keberlanjutan kebijakan di tingkat nasional. Dengan kata lain, keberhasilan PDPB bukan hanya keberhasilan pusat atau daerah, tetapi keberhasilan bersama sebagai policy community.

Dimensi partisipasi sebagai penguat kebijakan

Dalam governance theory, kebijakan publik yang kuat membutuhkan partisipasi publik sebagai pendukung utama. PDPB memberi ruang partisipasi itu. Masyarakat bukan lagi dianggap sebagai objek pendataan, tetapi sebagai subjek yang berperan aktif menyampaikan informasi kependudukan. Pendekatan ini memungkinkan perubahan orientasi: dari administrasi pemilu yang reaktif ke administrasi pemilu yang proaktif dan kolaboratif.

Partisipasi publik pada akhirnya memperkuat legitimasi kebijakan. Semakin tinggi keterlibatan warga dalam pelaporan perubahan data, semakin besar pula akurasi data pemilih. Dengan sendirinya, kualitas demokrasi elektoral semakin kuat. Pada titik ini, PDPB tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan negara, tetapi juga menjadi refleksi relasi antara negara dan warganya.

PDPB sebagai instrumen ketahanan demokrasi

Dalam literatur demokrasi, stabilitas kerangka elektoral menjadi unsur penting bagi ketahanan demokrasi (democratic resilience). Negara yang sistem elektoralnya konsisten dan dapat dipercaya cenderung memiliki demokrasi yang lebih tahan terhadap konflik kepentingan dan dinamika politik.

PDPB berperan dalam ketahanan itu. Data pemilih yang mutakhir mengurangi potensi persoalan menjelang tahapan pemilu. Konflik terkait daftar pemilih dapat diminimalkan sejak jauh hari karena proses pemutakhiran sudah dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan. Melalui mekanisme ini, PDPB tidak hanya membantu teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga ikut menjaga stabilitas politik dalam jangka panjang.

Dalam arti yang lebih luas, PDPB mencerminkan komitmen negara untuk tidak sekadar melaksanakan pemilu, tetapi menyiapkan pemilu secara berkelanjutan, memastikan legitimasi semakin kuat dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Melanjutkan keberlanjutan kebijakan

Pada akhirnya, PDPB adalah kebijakan yang lahir dari kesadaran bahwa demokrasi bukan perayaan lima tahunan, melainkan proses kebijakan yang berjalan terus menerus. Dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan melalui UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 1 Tahun 2025, arah kebijakan sudah jelas: pemutakhiran data pemilih bukan lagi pekerjaan menjelang pemilu, tetapi bagian dari layanan kepemiluan yang hadir sepanjang tahun.

Dalam perspektif kebijakan publik, PDPB dapat dipandang sebagai investasi kebijakan: investasi waktu, kapasitas, dan koordinasi yang akan berdampak pada kualitas pemilu yang semakin baik. Selain mempermudah penyusunan daftar pemilih pada pemilu mendatang, PDPB menegaskan prinsip keberlanjutan demokrasi: hak pilih warga adalah hak yang harus dijaga setiap saat, bukan hanya ketika bilik suara dibuka.

Dengan menguatkan implementasi, meningkatkan kolaborasi antar lembaga, serta mendorong partisipasi masyarakat, PDPB memiliki potensi menjadi salah satu keberhasilan kebijakan publik terbesar dalam penyelenggaraan demokrasi Indonesia: sebuah kebijakan yang konsisten, berkelanjutan, dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap proses elektoral.

Karena pada akhirnya, demokrasi yang andal bukan hanya tentang suara yang datang ke TPS, melainkan juga tentang nama yang terdaftar dengan benar jauh sebelum hari pemungutan suara tiba. Dan itulah esensi keberlanjutan yang diusung oleh kebijakan PDPB.